narasi1.com – Calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Ganjar Pranowo mengomentari nasib perusahaan BUMN karya di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Ekonom Citibank Indonesia Helmi Arman Mukhlis menilai utang BUMN Karya meningkat seiring dengan tingkat pengembalian pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai harapan.
Menurut Ganjar hal itu utamanya disebabkan oleh tata kelola yang buruk. “Itu kalau governance itu bisa ngukur kok,” katanya Sarasehan 100 Ekonom 2023 yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023).
Ganjar mengatakan sudah banyak BUMN Karya bangkrut karena pembangunan infrastruktur. Menurut Ganjar hal ini juga terjadi karena semua proyek dipegang oleh pelat merah. Alhasil banyak ada sejumlah pihak yang “bermain”. “Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan,” katanya.
Pun saat ini perusahaan BUMN banyak yang mengandalkan jaring pengaman APBN. Sebagaimana diketahui saat terjadi masalah pemerintah kemudian menyuntik modal.
Ganjar pun menyindir bahwa BUMN yang merugi tidak mendapatkan sanksi. “Ada gak sih penalty buat mereka [BUMN], kalau kamu gak perform, kamu gak gajian?” katanya.
Oleh karena itu, kata Ganjar, nantinya dia akan mengkaji perusahaan-perusahaan BUMN Karya. Dalam hal itu dia akan mengandalkan pasangannya pada Pilpres 2023, Mahfud MD.
Sementara itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelamatkan BUMN karya yang kini hampir karam ditelan utang.
Sebagaimana diketahui, dalam setahun terakhir terungkap masalah pada sejumlah BUMN Karya. Hal ini berujung hingga utang vendor yang menumpuk dan gagal bayar surat utang.
Dari sisi kinerja, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mencatat rugi bersih sebesar Rp 2,83 triliun pada kuartal III/2023 dari sebelumnya meraup untung sebesar Rp 425,29 juta pada tahun lalu.
Kemudian PT Hutama Karya (Persero) mencatatkan rugi sepanjang tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Kinerja keuangan perusahaan membaik pada semester I-2023, dengan laba bersih senilai Rp 33,73 miliar. Akan tetapi perlu diingat pada 2020 dan 2021, Hutama Karya mencatat kerugian pada masing-masing tahun tersebut sebesar Rp 2 triliun.
Kebijakan Maritim 10 Tahun Jokowi Mandek
Selain itu, alasan sektor kemaritiman dinilai tidak mengalami perubahan dalam 10 tahun terakhir dikarenakan program yang dicanangkan pemerintah tidak dijalankan dengan serius.
“Mengapa 10 tahun kemaritiman nggak ada perubahan? Ya, nggak niat, Pak. Mau pakai alasan apa lagi? Masih land based, continental based,” kata Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Selain itu, politikus PDIP ini juga mengkritik pembangunan infrastruktur di era Jokowi yang hanya dilakukan di sekitar daratan. Menurutnya, pembangunan tempat kesahatan, seperti puskemas juga perlu dilakukan di wilayah perairan atau puskesmas terapung.
Selain itu, dirinya pun menyinggung potensi rumput laut yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. “Tapi kenapa nggak dilakukan? Karena nggak niat. Kalau governance nggak jalan, maka kritiknya muncul,” ujarnya.
Seperti diketahui pasangan bacapres-cawapres Ganjar-Mahfud MD memiliki misi yang kurang lebih sejalan dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini.
Keduanya memastikan akan melanjutkan pemerataan dan meningkatkan nilai tambah dari infrastruktur yang telah terbangun dengan menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh simpul konektivitas di Indonesia yang sudah terhubung satu sama lain.
Selanjutnya, untuk mendukung kedaulatan pangan dan mendukung petani, Ganjar-Mahfud bertekad untuk memperbanyak sistem pengairan seperti waduk, bendungan, embung, dan irigasi.
Tak ketinggalan, pasangan calon yang diusung oleh PDI-Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura ini pun akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara bertahap.
