narasi1.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung program food estate dalam pidatonya terkait RUU APBN Tahun 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Jokowi menyampaikan pemerintah kembali menggelontorkan alokasi anggaran sebesar Rp 188 triliun dalam strategi transformasi di bidang ketahanan pangan.
Salah satu prioritas alokasinya diperuntukkan bagi pengembangan kawasan food estate dan penguatan cadangan pangan nasional. “Strategi transformasi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp188 triliun,” kata Jokowi.
Selain itu alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan hingga dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha tani.
Yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta pengembangan kawasan food estate dan penguatan cadangan pangan nasional,” ungkap dia.
Sebelumnya program food estate untuk ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik keras dari partai politik naungannya sendiri, PDIP.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung program food estate dalam pidatonya terkait RUU APBN Tahun 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Jokowi menyampaikan pemerintah kembali menggelontorkan alokasi anggaran sebesar Rp 188 triliun dalam strategi transformasi di bidang ketahanan pangan.
Salah satu prioritas alokasinya diperuntukkan bagi pengembangan kawasan food estate dan penguatan cadangan pangan nasional. “Strategi transformasi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp188 triliun,” kata Jokowi.
Selain itu alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan hingga dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha tani.
“Yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta pengembangan kawasan food estate dan penguatan cadangan pangan nasional,” ungkap dia.
Sebelumnya program food estate untuk ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik keras dari partai politik naungannya sendiri, PDIP.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. (*)
