PDIP Klarifikasi Usulan Megawati Bubarkan KPK

  • Bagikan
Jokowi mendengarkan arahan Megawati di salah satu kesempatan. (Foto Istimewa)

narasi1.com – Usulan Megawati kepada Jokowi soal pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Ketua Umum PDIP itu. Menurutnya, hal tersebut tidak benar.

“Itu dipelintir. Maksud Bu Mega, beliau yang mendirikan KPK, (tapi korupsi) masih jadi persoalan pokok,” ujar Hasto kepada awak media, Selasa (22/8/2023).

Hasto mengatakan ketika KPK didirikan oleh Megawati bentuknya hanya komisi yang berarti sifatnya ad hoc atau dapat dibubarkan kapan saja. “Bu Mega menegaskan jangan hanya komisi karena komisi sifatnya bukan permanen,” katanya.

Dilanjutkan Hasto, Megawati hanya ingin lembaga tersebut bekerja sungguh-sungguh guna menurunkan angka serta perilaku korupsi anggaran negara. Agar korupsi di Indonesia tidak kembali merajalela. “Harus ada upaya sungguh-sungguh, komitmen pemimpin nasional dan anak bangsa untuk mencegah korupsi,” tegas Hasto.

“Baru saja saya melakukan konfirmasi juga kepada ibu Megawati Soekarnoputri, (bahwa Bu Mega ingin KPK bubar) sama sekali tidak benar, karena beliau mendirikan KPK itu dalam spirit untuk memenuhi amanat dari reformasi,” pungkas Hasto.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengakui pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK. Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya di acara sosialiasi yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Tribrata Dharmawansa, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, ‘sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif,” kata Megawati.

Dalam kesempatan itu, Megawati menjelaskan alasan usulannya tersebut. Ia menyoroti ada persoalan penegakkan hukum di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

“Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya, penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat, itu persoalannya, itu persoalannya, hayo,” ujar Ketua Dewan Pengarah BPIP ini. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *