narasi1.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,94% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2023. Kinerja ekonomi ini melambat jika dibandingkan dengan kuartal III-2022 sebesar 5,73% dan kuartal II-2023 sebesar 5,17%.
Pertumbuhan sebesar 4,94% ini meleset dari perkiraan pemerintah yang yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5% pada kuartal III-2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal III ini dihadapkan oleh ketidakpastian global, seperti kenaikan harga beras dalam hal ini karena El Nino dan adanya dinamika di pasar keuangan global dalam bentuk kenaikan yield US Treasury AS akibat kenaikan suku bunga acuan The Fed.
Di sisi lain, perlambatan ekonomi China memberikan dampak ke dalam negeri. Sementara itu, ekonomi Eropa masih dibayangi inflasi karena perang Ukraina dan Rusia yang tidak juga reda. Kemudian, perang Hamas dan Israel ikut membebani kondisi ini.
“Untuk itu seperti yang disampaikan Pak Menko mengenai ekonomi kita di kuartal III, yang di 4,94% ini menandakan kita perlu merespons dengan kebijakan agar sampai dengan akhir tahun atau kuartal IV bisa kembali pada 5% yang dilakukan untuk menetralisir harga beras yang naik selain menjaga pasokan dengan stok beras yang cukup,” tegas Sri Mulyani dalam paparan Konferensi Pers PDB RI Kuartal III-2023, Senin (6/11/2023).
“kita juga beri dukungan pada masyarakat paling rentan yaitu desil 1, 2, 3, sampai 4 jadi pemerintah memutuskan memberikan tambahan bantuan beras pada 21,3 juta KPM, yaitu keluarga PKH yang biasanya ada di desil 1-2 dan masyarakat yang biasa menerima sembako,” paparnya.
Mengenai beras, dia menuturkan harga beras yang meningkat cukup tajam dalam 6 bulan terakhir. Ini menyebabkan gejolak inflasi (volatile inflation) dari volatilitas harga makanan (volatile food).
“Ini yang mungkin jadi salah satu intervensi yang kita coba softening, digunakan baik dalam sisi supply side melakukan impor sehingga supply beras mencukupi hingga akhir tahun,” kata Sri Mulyani.
Stok beras, kata Sri Mulyani, harus cukup sampai musim tanam dan panen yang akan datang. Sri Mulyani pun mengungkapkan pemerintah, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, akan memberikan insentif fiskal bagi daerah yang sukses menanggulangi inflasi.
“Ini insentif ketiga yang kita berikan, sehingga inflasi bisa terjaga hingga akhir tahun dan kita berikan inflasi kepada daerah yang mampu menurunkan kemiskinan dan stunting,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong tambahan bantuan beras yang kedua. Pertama kali diberikan pada bulan Maret-Mei lalu menjelang lebaran kita berikan 3 bulan berturut-turut untuk 21,3 juta KPM dan biayanya Rp 7,9 triliun. Kemudian, pada saat El Nino, pemerintah memberikan bantuan beras tahap II mulai bulan September hingga November.
Namun dengan melihat harga beras yang masih bertahan tinggi, pemerintah memutuskan memberikan tambahan hingga bulan Desember.
“Jadi pas 4 bulan untuk keseluruhan akhir tahun 2023 ini sehingga tambahan utk 21,3 juta KPM ini dilakukan 4 bulan September – Desember. Yang Rp 8 triliun sudah kita anggarkan yang Rp 2,7 triliun akan kita tambahkan untuk menebalkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk shock absorber kelompok masyarakat paling bawah,” paparnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan BLT El Nino. Bansos ini dikucurkan karena El Nino telah mengurangi daya beli. Penurunan daya beli ini tampak dari sisi proyeksi pertumbuhan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5% dan Sri Mulyani berharap ekonomi tetap terjaga bahkan di atas 5%.
“Maka kita berikan BLT untuk 18,8 juta KPM penerima sembako, kenapa 18,8 juta KPM ini? Ini yang udah ada by name, by address, by account number, jadi tempatnya Bu Mensos ini surat sudah disampaikan dan prosesnya bisa diakselersasi bulan November-Desember kita transfer 1 kali,” ujarnya.
Total bansos ini sebesar Rp 400 ribu dan disalurkan oleh Kemensos. Menurutnya, untuk bansos El Nino ini, pemerintah menyiapkan Rp 7,52 triluun.
Sri Mulyani berjanji pemerintah akan melakukan transfer ketika DIPA selesai pada bulan ini. Lebih lanjut, pemerintah akan mengenjot KUR. Sri Mulyani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan beberapa menteri lainnya kan memonitor penyaluran KUR ini
“KUR kita ini penyalurannya tahun ini agak melemah. Ini karena ada beberapa perubahan dari sisi kebijakan sehingga kita sekarang akan minta perbankan terutama bank yang besar BRI, BNI, BUMN, bank Himbara. Namun juga BPD utk bisa mengakselerasi penyaluran KUR yang sampai September baru Rp 177 triliun,” paparnya.
Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah bertekad untuk mengakselerasi KUR hingga Rp 297 triliun pada tahun ini, lebih rendah dari tahun sebelumnya Rp 360 triliun.
Selanjutnya, pemerintah juga mendorong insentif perumahan yang akan dijalankan oleh Kementerian PUPR. Pertama, stimulasi sektor perumahan yaitu dari sisi permintaan, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah di bawah Rp 5 miliar.
Namun, patut dicatat, Sri Mulyani mengungkapkan harga rumah Rp 5 miliar ini yang ditanggung adalah yang Rp 2 miliar. “Jadi dari yang kita umumkan sebelumnya yaitu insentif untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar, kita naikan ke Rp 5 miliar, tapi untuk yang Rp 5 miliar bagian yang Rp 2 miliar saja yang ditanggung,” ungkapnya.
Dia pun mengingatkan PPN DTP berlaku dalam tiga fase. Fase pertama adalah PPN ditanggung pemerintah 100% mulai November-Desember 2023. Fase kedua, Januari hingga Juni 2024, PPN ditanggung 100%.
Kemudian, untuk Juli – Desember, pemerintah akan menanggung 50% dari PPN penjualan rumah antara Rp 2 miliar, dan untuk Rp 5 miliar, sebagian Rp 2 miliar akan ditanggung 50% PPN-nya oleh pemerintah.
Terkait dengan perumahan, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini yang selama ini sudah diberikan bantuan lewat FLPP dana yang bergulir.
“Namun, masyarakat ini dalam membeli rumahnya mereka masih menanggung biaya administrasi jadi pemerintah akan menanggung biaya adminstrasi 4 juta per rumah bagi MBR yang membeli rumah sederhana,” ungkap Sri Mulyani.
Rumah MBR ini biasanya harganya adalah Rp 160 juta dan cut off sebesar Rp 170 juta. “Nah ini harga rumahnya kita naikkan jadi 350 juta per rumah sehingga MBR bisa beli rumah sampai Rp 350 juta yang eligible untuk dapat biaya bantuan admin,” tegas Sri Mulyani.
Selain itu, MBR juga bisa mengajukan subsidi bunga untuk FLPP melalui skema KPR. Jadi ini adalah tambahan dari insentif yang sudah diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah.
“Kita juga memberikan tambahkan anggaran untuk Kemensos yang punya program rumah sejahtera terpadu. Rumah ini adalah program Kemensos untuk mengupgrade dan memperbaiki rumah dari penduduk yang dianggap eligilbel dibantu,” papar Sri Mulyani.
Tiap rumah tangga miskin, katanya, diberikan Rp 20 juta yang dalam bentuk upgrade atau bedah rumah. Dalam bantuan ini, keluarga miskin tadi tidak diberikan uang tunai tapi rumahnya diperbaiki dengan anggaran sampai Rp 20 juta. Sri Mulyani mengatakan paket kebijakan ini kita harapkan dapat mendorong perekonomian kita kalau kuartal IV.
“Dari proyeksi kita dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa lemah 4,81%, dengan adanya paket ini yang bisa berjalan di kuartal III kita berharap bisa menambah 0,2% additional growth sehingga di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 5,01%, sehingga pada full year 2023 kita harap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04%,” ujarnya. (*)
