Bawaslu Dikejutkan Serangan Siber, Publik Tuntut Penjelasan dan Tindakan Konkret

  • Bagikan
Erick Lie.

narasi1.com – Serangan siber yang menjadi penyebab keterlambatan pengumuman 1.900 Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di 514 Kabupaten Kota, menuai polemik di masyarakat.

Salah satunya datang dari Erick Lie selaku Pemantau Pemilu asal Sulawesi Utara. Ia menilai Bawaslu RI tidak memberikan penjelasan dan tindakan konkret terkait peretasan tersebut.

“Sebagai seorang Pemantau Pemilu, saya ingin mengungkapkan keprihatinan terhadap pernyataan yang dikeluarkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, yang dilaporkan oleh CNN Indonesia lewat website pada Jumat, 18 Agustus 2023, pukul 19:44 WIB. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa keterlambatan pengumuman anggota Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota disebabkan oleh serangan peretasan atau hacking,” jelas Erick.

“Saya mengakui bahwa keamanan siber adalah tantangan nyata yang dihadapi oleh berbagai lembaga di era digital ini. Namun pernyataan ini harus diiringi dengan penjelasan yang lebih jelas serta tindakan konkret yang dapat memastikan transparansi dan kepercayaan dalam proses pemilihan,” tambahnya.

Erick menilai perlu adanya penjelasan mendalam dan lebih transparan dari Bawaslu RI soal ini. “Situasi ini menuntut penjelasan yang lebih mendalam dan terperinci, mengenai serangan peretasan yang telah terjadi. Apa jenis serangannya? Bagaimana cara peretasan dilakukan? Berapa banyak data yang terdampak? Apa dampak yang mungkin timbul dari peretasan ini terhadap integritas pemilihan?” bebernya.

“Semua pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur dan transparan. Kekurangan penjelasan ini dapat memicu spekulasi yang merugikan proses demokrasi, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pengawas pemilihan,” lanjut Erick.

Ia juga mengharapkan tindakan konkret dan penanganan krisis dari situasi ini. Dimana tidak hanya penjelasan yang dibutuhkan, tetapi juga tindakan konkret yang memastikan bahwa situasi ini ditangani dengan serius.

“Bawaslu harus menginformasikan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk mengatasi dampak dari peretasan ini. Apa langkah-langkah pemulihan yang diambil untuk memastikan data tidak digunakan dengan cara yang salah? Bagaimana Bawaslu bekerja sama dengan ahli keamanan siber untuk memitigasi risiko keamanan yang mungkin muncul? Apa yang akan dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan?” ulas Erick yang juga menjabat Ketua Democracy Class Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulut itu.

Reputasi dan kepentingan demokrasi menurut Erick dipertaruhkan lewat kejadian ini. “Dalam menghadapi situasi ini, Bawaslu harus mengingat bahwa reputasi mereka dan integritas proses demokrasi lebih penting daripada segalanya. Keterlambatan pengumuman anggota Bawaslu bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap integritas lembaga ini. Oleh karena itu, penjelasan dan tindakan yang diperlukan harus dilakukan dengan tanggap dan efektif,” ungkapnya.

“Saya memahami bahwa insiden keamanan siber dapat terjadi pada siapa saja, tetapi di saat-saat seperti ini, penting bagi Bawaslu untuk menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan ini dengan profesional dan bertanggung jawab. Saya berharap agar Bawaslu memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan transparan, serta mengambil tindakan yang nyata untuk memastikan bahwa integritas proses pemilihan dan demokrasi tetap terjaga,” tandas Sarjanawan dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) itu.  (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *